PEMBARUAN/HENNY A DIANA
Butuh Pendidikan - Anak-anak korban konflik etnis di Kalimantan beberapa tahun lalu terpaksa tinggal di barak pengungsian di Pulau Madura bersama keluarganya. Mereka sangat membutuhkan sarana pendidikan dan berharap dana pemberdayaan dari perusahaan-perusahaan migas bisa dialokasikan untuk membangun sarana pendidikan itu.
Begitulah pemandangan yang terekam siang itu di barak pengungsi korban kerusuhan Sampit, yang terletak di tepian pantai utara Pulau Madura. Barak yang terbagi menjadi lebih dari 50 pintu tersebut, berada di Desa Ketapang Barat, Kabupaten Sampang, Madura. Saat ini, penghuni barak telah jauh berkurang dibanding empat tahun silam. Sudah banyak pengungsi yang kembali ke Sampit, Kalimantan Tengah karena merasa kondisi di sana sudah aman.
Kebanyakan dari pengungsi yang kembali ke Kalimantan mengaku tidak betah tinggal terlalu lama di Madura, tanah leluhur mereka sendiri. Hampir semua pengungsi yang masih tinggal di barak juga mengatakan hal yang sama, ingin secepatnya kembali ke Kalimantan, tempat kelahiran dan kampung halaman mereka.
"Kami minta pemerintah membantu memulangkan kami ke Kalimantan. Di sini warga sekitar tidak bisa menerima kami sebagai saudara, meskipun kami ini juga keturunan Madura. Kami dianggap orang asing. Masyarakat di sini tidak mau bergaul dengan kami, pengungsi. Jadi kami juga tidak bisa bekerja, karena tidak ada yang mau menerima kami,'' ujar Halima (32) salah seorang pengungsi yang ditemui Pembaruan belum lama ini.
Halima menuturkan, anaknya, Wulan (6), yang seharusnya sudah masuk Taman Kanak-kanak (TK), sengaja tidak disekolahkan. Begitu juga dengan anak-anak lainnya yang seusia Wulan. Alasannya, bukan hanya karena sulitnya beradaptasi dengan masyarakat setempat. Tetapi juga karena kendala biaya.
"Biaya masuk TK mahal sekali, sampai 200 ribu rupiah. Kami tidak sanggup. Di sini kami hanya menumpang, dan tidak punya penghasilan. Dari mana bisa membiayai sekolah TK. Anak-anak langsung masuk SD, karena pemerintah membantu biaya sekolah SD. Hanya saja, sejak tahun lalu bantuan itu tidak jelas, malah katanya mau dihentikan. Bagaimana nanti anak-anak bisa terus sekolah?'' ujar ibu dua anak itu.
Bantuan
Barak pengungsi yang terletak di tepi pantai Ketapang Barat itu dibangun pemerintah dengan bantuan dari sejumlah perusahaan perminyakan yang kebetulan memiliki konsesi wilayah kerja di Madura. Sebut saja, perusahaan minyak nasional PT Pertamina (Persero) atau perusahaan minyak multinasional ConocoPhillips Indonesia dan Petronas Carigali Rims JOC Ltd.
Ketiga perusahaan itu disebut-sebut menyumbangkan dana cukup besar dalam pembangunan barak bagi pengungsi korban kerusuhan Sampit. Menurut Deputy Manager Development and Relations Department ConocoPhillips Indonesia, Teguh Imanto, pada saat pembangunan barak itu, pihaknya mengucurkan bantuan lebih dari Rp 600 juta. Sementara Pertamina dan Petronas, sudah tak hapal lagi berapa rupiah yang mengalir untuk membantu pembangunan barak pengungsi di Sampang itu.
Teguh mengatakan, ConocoPhillips tidak pernah menargetkan berapa dana yang harus dikucurkan untuk program pemberdayaan masyarakat setiap tahunnya.
Tahun 2003 misalnya, perusahaan minyak asal Amerika Serikat itu, siap mengucurkan dana sebesar US$ 140.000 yang akan disalurkan melalui program pemberdayaan masyarakat (community development) di Kabupaten Sampang.
"Jadi besarnya dana yang dikeluarkan akan disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan kondisi daerah (sasaran). Tapi sebagai gambaran, perusahaan sudah menyiapkan dana community development itu setidaknya US$ 40.000 untuk setiap sumur yang dibor. Penggunaan dana itu kita serahkan kepada pemerintah daerah dan masyarakat langsung," Teguh menerangkan.
Dana US$ 140.000 yang belum dikucurkan seluruhnya itu, menurut Teguh, dimaksudkan untuk membuat kolam labuh yang dikelilingi dengan break water (semacam benteng dari bebatuan untuk memecah gelombang). Dengan kolam labuh itu, diharapkan perahu-perahu nelayan yang disandarkan dapat terhindar dari amukan badai, dan genangan air laut saat pasang juga tidak sampai masuk ke sungai.
Permintaan Pemda
Saat ditanya, mengapa dana pemberdayaan masyarakat itu tidak disalurkan untuk membantu membangun gedung sekolah atau membiayai pendidikan anak-anak pengungsi, menurut Teguh, penggunaan dana bantuan yang disiapkan dalam program pemberdayaan masyarakat sepenuhnya mengikuti permintaan pemerintah daerah (pemda).
Jawaban senada juga dilontarkan Procurement and Logistic Coordinator Petronas di Indonesia, Syarief. Perusahaan minyak asal Malaysia itu, katanya, selain memberikan bantuan dana untuk membangun barak pengungsi, juga membuatkan sumur sekaligus tempat penampungan air bersih di Ketapang Barat. Dana yang dikucurkan untuk itu sekitar Rp 100 juta.
"Menurut pemda, masyarakat di sini selalu kesulitan air bersih, terutama saat musim kemarau. Jadi, kami setuju membantu membuatkan sumur yang airnya bisa langsung dialirkan ke rumah-rumah penduduk. Biaya pemipaan air, menjadi tanggungan masyarakat. Ya, diharapkan dengan sumur ini masyarakat tidak perlu berjalan sampai dua kilometer hanya untuk mendapatkan air bersih," katanya.
Sementara, dari perbincangan dengan beberapa pengungsi yang menempati barak di Ketapang, mereka ingin agar dibangun sekolah. "Kalau bisa, ya (biaya) sekolahnya gratis. Tapi, kalau tidak bisa ya bayar juga tidak apa-apa, tapi jangan terlalu mahal. Kami ingin anak-anak pengungsi bisa sekolah dan pintar seperti anak-anak lain. Saya kira masyarakat di desa ini juga senang kalau pemerintah membangun sekolah di sini. Supaya anak-anak Madura pintar dan kalau sudah besar tidak menjadi TKW (tenaga kerja wanita-red), tapi jadi dokter," demikian harapan mereka. u
PEMBARUAN/HENNY A DIANA
Tidak ada komentar:
Posting Komentar